Pajak Penghasilan Final untuk Wajib Pajak Tertentu (PP23 – 2018)

Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah ini (PP 23 – 2018), merupakan pengganti PP 46 Tahun 2013 yang biasa dikenal sebagai Peraturan Pajak UMKM.

Subyek Pajak PP 23 Tahun 2018

Subyek Pajak yang dapat menggunakan Peraturan ini adalah Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh Pengahasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Adapun Kelompok Wajib Pajak yang diperbolehkan menggunakan aturan ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma atau Perseroan Terbatas, sepanjang wajib pajak ini BUKAN:

1. Wajib pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 31E Undang – Undang Pajak Penghasilan
2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa yang dikecualikan sebagai objek pajak PP 23 – 2018
3. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkanPasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
4. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

Obyek Pajak PP 23 Tahun 2018

Pada dasarnya semua penghasilan dengan nama dan bentuk apapun, merupakan obyek pajak penghasilan. Peraturan ini hanya memberi batasan jenis penghasilan yang DIKECUALIKAN sebagai obyek pajak penghasilan Final PP 23 – 2018, sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi:

• tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
• pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
• olahragawan;
• penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
• pengarang, peneliti, dan penerjemah;
• agen iklan;
• pengawas atau pengelola proyek;
• perantara;
• petugas penjaja barang dagangan;
• agen asuransi;
• distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri

3. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan

4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Tarif & Cara Perhitungan PP 23 Tahun 2018

PPH Final = 0,5% x Peredaran Bruto bulan bersangkutan

Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, SEBELUM DIKURANGI potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Pelunasan PP 23 Tahun 2018

PPh Final PP 23 – 2018 dapat dilunasi dengan cara :
1. Disetor sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan
2. Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut dalam hal Wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, Wajib Pajak HARUS mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Jangka Waktu PP 23 Tahun 2018

Pengenaan Pajak Penghasilan Final (PP 23 – 2018), paling lama :
1. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
2. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma;
3. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.

Masa Berlaku PP 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Mulai Berlaku pada tanggal 1 Juli 2018
Dengan berlakunya PP 23 Tahun 2018, maka Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.